Diumumkan kepada masyarakat pengguna internet, bahwa: Akhir-akhir ini ada sekitar 60 akun facebook yang menggunakan nama Pakde Karwo, Sukarwo Pakde, Sukarwo Gubernur. Sesungguhnya Bpk. Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, S.H, M.Hum. tidak pernah membuat akun facebook dengan nama apapun. Oleh karena itu, isi dari akun facebook dimaksud diluar sepengetahuan dan ijin beliau - Biro humas & Protokol - Dinas Kominfo Jawa Timur

PEMPROV BERI DANA HIBAH BAGI 29 KELOMPOK PKK

Tanggal: 19-02-2013
Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, Hj Ny Nina Soekarwo dalam Sosialisasi Program Penguatan Kelembagaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK (UP2K-PKK) di Surabaya, Senin (18/2)

Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, Hj Ny Nina Soekarwo dalam Sosialisasi Program Penguatan Kelembagaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK (UP2K-PKK) di Surabaya, Senin (18/2)

Pemprov Jatim melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Jatim memberikan bantuan dana hibah bagi 29 kelompok PKK dalam program penguatan kelembagaan usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK (UP2K-PKK). Dalam program itu masing-masing kelompok menerima dana hibah senilai Rp 25 juta yang nantinya dimanfaatkan untuk penguatan ekonomi di masing-masing kelompoknya.

Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, Hj Ny Nina Soekarwo dalam Sosialisasi Program Penguatan Kelembagaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK (UP2K-PKK) di Surabaya, Senin (18/2) mengatakan, terbatasnya dana, membuat belum semua 38 kabupaten/kota menerima dana bantuan ini. “Baru 29 kelompok yang tersebar di 29 kabupaten/kota yang menerima dan sisa 8 kelompok atau 8 kabupaten/kota akan menyusul,” ujarnya.

Dikatakannya, setiap kelompok diharapkan mampu menjadi contoh di masing-masing daerahnya. Sengaja satu kabupaten/kota satu kelompok lantaran kebijakan pemprov adalah bersifat menfasilitasi kabupaten/kota. “Selanjutnya kami persilahkan masing-masing pemkab/pemkot untuk melakukan pemberdayaan. Syukur-syukur juga memberikan dana bantuan yang sama di wilayahnya,” katanya.

Sebelumnya, UP2K- PKK menjadi salah satu ujung tombak dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Program yang telah digulirkan sejak tahun 1985 ini terus berkembang sebagai program penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan keberadaan fungsi perempuan dalam rumah tangga.

Setelah berjalan 27 tahun, UP2K-PKK telah banyak memberikan akses permodalan untuk mengembangkan usaha. Sebut saja usaha jajanan, kerajinan dan sembako. Para peminjam, bisa memperoleh bantuan modal usaha berkisar Rp 300 ribu sampai Rp 2 juta. Dari segi pembiayaan, dana UP2K tidak hanya berasal dari dana Impres Bantuan Desa semata, tetapi juga berasal dari PPMK/Block Grant dan bantuan swadaya masyarakat.

Nina mengakui, sejak tahun 2000-an program ini sempat terhenti, namun di sejumlah wilayah masih berjalan. Program ini sebenarnya memiliki strategi yang apik dalam upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Dimana mereka bisa mendapatkan keterampilan dan dana pinjaman di masing-masing kelompok PKK sebagai permodalan. “PKK tentunya memiliki andil yang besar dalam keberhasilan pelaksanaan program ini. Karena objek pelaksana program yakni kader-kader PKK yang ada di daerah,” katanya.

Program UP2K bahkan telah jadi motor perekonomian andalan desa dan kelurahan dengan modal usaha yang terus meningkat. Kesuksesan ini merupakan prestasi nyata jajaran Tim Penggerak PKK di tingkat kabupaten/kota, Kecamatan dan kelurahan yang terus gigih mensosialisasikan kegiatan UP2K. Sehingga terwujud dan bermanfaat dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

Dalam evaluasi yang berdasarkan masukan dari PKK Kab/Kota, kondisi UP2K-PKK yang tidak berkembang itu di antara penyebabnya adalah dampak pergantian kepala desa/lurah yang diikuti pergantian kader/pengurus Poksus UP2K-PKK. Akibat pergantian itu, berpengaruh pada kontiunitas tertib administrasi pengelolaan UP2K-PKK.

Hal lain adalah tidak adanya subsidi dari pemerintah yang telah berakhir pada tahun 2000 lalu. Tidak semua Poksus UP2K-PKK mengalami penurunan, di beberapa daerah justru meningkat menjadi koperasi berbadan hukum, sehingga bisa bermitra dengan BUMN/BUMD atau bank dalam permodalannya. Memang tidak semua mengarah menjadi koperasi, karena di beberapa wilayah justru memilih menggunakan sistem pengelolaan UP2K, karena tidak terikat kewajiban sebagaimana dalam AD/ART Koperasi. (jal)