Diumumkan kepada masyarakat pengguna internet, bahwa: Akhir-akhir ini ada sekitar 60 akun facebook yang menggunakan nama Pakde Karwo, Sukarwo Pakde, Sukarwo Gubernur. Sesungguhnya Bpk. Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, S.H, M.Hum. tidak pernah membuat akun facebook dengan nama apapun. Oleh karena itu, isi dari akun facebook dimaksud diluar sepengetahuan dan ijin beliau - Biro humas & Protokol - Dinas Kominfo Jawa Timur

SEMUA FRAKSI SETUJU PERUBAHAN APBD 2013 JADI PERDA

Tanggal: 26-08-2013

Semua Fraksi di DPRD Jawa Timur Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hj Sumiati, MM mengatakan, Fraksi PDIP Jawa Timur setuju dengan adanya perubahan APBD Jatim 2013 menjadi Peraturan daerah (Perda). Namun kebijakannya atau programnya tetap dilakukan pengawasan.

“Dengan adanya kontrol dan pengawasan dari masing–masing SKPD diharapkan pelaksanaan anggaran APBD ini dapat berjalan dengan secara jujur, akutantabel, dan transparan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ada catatan yang perlu diperhatikan oleh SKPD di Provinsi Jatim sebelum menjalankan perubahan APBD ini yaitu dari Dinas Kesehatan agar tetap mempertahankan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), karena program ini sangat membantu masyarakat miskin di Jatim. “Kami minta agar program ini dipertahankan,” ujarnya.

Maka itu ke depan pihaknya berharap kepada Dinas Kesehatan di Jatim lebih meningkatkan rawat inap di puskesmas, peningkatan kunjungan tenaga medis, terutama bidang kesehatan, peningkatan kinerja UPT Dinas Kesehatan di seluruh Provinsi Jatim yaitu UPT Materia Medica.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, H.R.B Zainal Arifin mengatakan menyutujui dengan adanya perubahan APBD Provinsi Jatim 2013 menjadi perda, namun Partai Golkar mengharapkan kepada pihak SKPD agar menaikan target pajak daerah dan retribusi daerah.

“Kami berharap penggunaan anggaran ini pada P–APBD dapat direalisasi secara bertanggungjawab untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip akutanbiltas publik dalam kerangka Good Financial Governance,” ujarnya

Pihaknya juga berharap kepada gubernur dalam perubahan APBD 2013 ini dapat memperbaiki kinerja SKPD, juga masalah kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi harus lebih diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jatim, dan yang terakhir yaitu harus ada pembenahan di sektor infrastruktur jalan di Provinsi Jatim yang saat ini banyak yang mengalami kerusakan.

Sementara itu Juru Bicara Partai Demokrat Jatim, H. Kadri Kusuma mengatakan sangat menyetujui P–APBD Jatim 2013 menjadi perda, namun pihaknya berharap kepada SKPD harus lebih memahami program kerjanya atau piranti konstruksi pelaksanaan Pemprov Jatim dalam mengalokasikan serta menggunakan anggaran publik sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

“P-APBD ini telah disetujui, namun pihaknya berharap SKPD harus menjalankan prinsip sesuai dengan tata pemerintahan yang baik, dan alur keuangannya harus yang transparan, Akutanbel, dan terbuka, sehingga masyarakat Jatim dapat memahami program pemerintah,” ujarnya. (pca)